Obligasi adalah surat utang, surat utang negara, dan obligasi daerah yang berjangka waktu lebih dari 12, (dua belas) bulan yang diterbitkan oleh pemerintah dan nonpemerintah, termasuk surat utang yang diterbitkan
Pengajuan Perpanjang Setifikat ElektronikPengajuan Perpanjang Setifikat Elektronik
Berdasarkan PP 48 tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi Covid-19 di mana dengan berakhirnya penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) maka berakhir juga pengajuan permohonan sertel melalui telepon, email
1 Orang Pribadi atas 1 Rumah Untuk Insentif PPN DTP1 Orang Pribadi atas 1 Rumah Untuk Insentif PPN DTP
Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PMK 120 Tahun 2023, PPN ditanggung Pemerintah dimanfaatkan untuk setiap 1 (satu) orang pribadi atas perolehan 1 ( satu) rumah tapak atau 1 ( satu)
PPh Pasal 23 atas jasa angkutan daratPPh Pasal 23 atas jasa angkutan darat
Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 141 tahun 2015, Wajib Pajak penerima penghasilan atau pemberi jasa angkutan darat merupakan objek PPh pasal 23. Dalam beleid itu memang tidak disebutkan
Penggunaan Tarif PPh Final 0,5%Penggunaan Tarif PPh Final 0,5%
Tarif pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% yang habis masa pengenaannya pada 2024 hanya bagi Wajib Pajak (WP) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Orang Pribadi yang telah memanfaatkan ketentuan
Perhitungan Pemotongan Pajak Karyawan Berubah Mulai 2024Perhitungan Pemotongan Pajak Karyawan Berubah Mulai 2024
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan tarif efektif rata-rata (TER) untuk pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 21 mulai berlaku sejak masa pajak 2024. Kehadirannya diklaim akan membuat proses pemotongan pajak
Tarif PPh 21 Tahun 2024Tarif PPh 21 Tahun 2024
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menggunakan metode baru dalam menghitung tarif pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21. Metode itu ialah tarif efektif rata-rata atau TER yang mulai diterapkan pada
Bebas PPN Pembelian RumahBebas PPN Pembelian Rumah
Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023. Merujuk pada Pasal
Tarif Pajak UMKM Kembali Normal 2024Tarif Pajak UMKM Kembali Normal 2024
Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang telah menikmati tarif pajak penghasilan (PPh) 0,5% dari peredaran bruto sejak 2018 akan kembali dikenakan tarif pajak normal mulai 2024.
Kenapa wajib lapor SPT Tahunan Badan?Kenapa wajib lapor SPT Tahunan Badan?
Alasan fundamental Wajib Pajak perlu melaporkan SPT Tahunan adalah karena sistem perpajakan Indonesia menganut self assessment. Negara memberikan kepercayaan dan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan atau mengkreditkan, membayar,