Pajak usaha mikro adalah jenis pajak yang dikenakan pada usaha mikro, yang biasanya memiliki omset dan aset yang relatif kecil. Pajak ini diatur oleh pemerintah daerah, dan ketentuannya dapat berbeda-beda
Tag: Jasa Pelaporan SPT Pajak Masa Bulanan JaTeng
Pajak Jasa Freight ForwardingPajak Jasa Freight Forwarding
Ketentuan pajak pada jenis jasa mengenai PPN jasa freight forwarding dapat kita lihat pada PMK 75/2010 s.t.d.t.d PMK 121/2015 yang lebih lengkap dalam mengaturnya. Tidak hanya Pajak Pertambahan Nilai saja,
Pengertian Subjek Pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap.Pengertian Subjek Pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap.
Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang
Pengurangan dan Penghapusan Sanksi AdministrasiPengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi
Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya. Anda dapat
Pelaku UMKM Omzet di Bawah Rp500 Juta Bebas PPhPelaku UMKM Omzet di Bawah Rp500 Juta Bebas PPh
Pelaku usaha UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta setahun tidak dikenakan pajak PPh Final 0,5% dari peredaran bruto. Ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang
Strategi Pajak PPH Pasal 4 Ayat 2Strategi Pajak PPH Pasal 4 Ayat 2
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 memiliki dampak besar pada pengusaha yang menerima penghasilan dari sumber-sumber tertentu seperti bunga, royalti, atau hadiah. Mitra Konsultindo Group Konsultan Pajak | Jasa
Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham Di Bursa EfekPengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek
Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994. Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 81/KMK/04 tanggal 6 Februari 1995, tarif pemungutan PPh atas penghasilan dari
Pajak Penghasilan untuk Penghasilan Tidak TetapPajak Penghasilan untuk Penghasilan Tidak Tetap
PPh 23 berlaku untuk penghasilan yang tidak bersifat tetap dan diterima oleh pihak non-Wajib Pajak. Berbeda dengan PPh 21, PPh 23 dikenakan dengan tarif tetap yang telah ditentukan oleh peraturan
Penerapan NPWP Jadi NIK Mundur!!Penerapan NPWP Jadi NIK Mundur!!
Implementasi penuh Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi penduduk dan NPWP 16 digit bagi Wajib Pajak (WP) orang pribadi bukan penduduk, badan, dan instansi
Fungsi SPT TahunanFungsi SPT Tahunan
SPT adalah Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak. SPT Tahunan PPh dibagi menjadi dua yakni SPT Tahunan Perorangan dan SPT Tahunan Badan. SPT Tahunan